Ikan atau Kail?
Sebentar lagi harga BBM akan naik. Kenaikannya tidak akan lebih dari 30%. Belum ditentukan kapan, tapi dampaknya sudah terasa: harga – harga bahan pokok sudah duluan naik.
Hampir semua media massa mengabarkan berita yang kurang lebih intinya seperti di atas. Yang jadi pertanyaan besar adalah: bagaimana jadinya masyarakat kita yang daya belinya rendah?
Wapres menanggapinya dengan menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat miskin. Hmm, saya melihat potensi korupsi, penyunatan, dan penggelembungan data.
Inti permasalahan sebenarnya adalah bahwa pemerintah belum mampu melihat akar permasalahannya secara jelas. Padahal, jelas sejelas – jelasnya. DAYA BELI.
Ketika daya beli masyarakat lemah, pemerintah selama ini menjawabnya dengan subsidi — yang ternyata salah sasaran — dan bantuan tunai.
Dilihat dari sisi bahasanya, respon pemerintah sama sekali tidak menjawab permasalahannya. DAYA BELI dan SUBSIDI atau BANTUAN TUNAI LANGSUNG.
Saya lebih suka menjawabnya dengan PEMBERDAYAAN. Menurut saya, pemerintah daerah di tingkat yang paling dekat dengan rakyat harusnya sudah mengetahui secara tepat kelemahan dan kekuatan daerahnya.
Sebut saja Kelurahan A. Lebih dari 60 % penduduknya tidak tamat SMP. Tingkat kelahiran tinggi, usia perkawinan dini, dst, dst. Jangan kemudian menuntut sekolah murah. Atau harga – harga murah. Berdayakanlah mereka. Jika memang banyak anak gadis yang hanya mampu dan mau menjadi PRT, bina mereka. Beri mereka pendidikan non formal, berupa pendidikan kerumah tanggaan, pengetahuan hukum — hak dan kewajiban mereka, dan cara – cara yang bisa mereka lakukan untuk menghindarkan terjadinya kekerasan terhadap mereka.
Bila kebanyakan pemudanya hanya mampu dan mau menjadi buruh, bekali mereka dengan pengetahuan yang cukup tentang dunia industri, kemampuan – kemampuan lain yang bisa memberi mereka bargaining power dan sebagainya.
Beri mereka yang menikah muda pemahaman bahwa KB bukan untuk menghalangi mereka menjalankan kewajiban agama, tetapi untuk menghindarkan mereka dari permasalahan yang lebih besar. Bayangkan jika seorang pemuda 17 tahun menikahi gadis 15 tahun, dan setiap dua tahun mereka punya anak, karena tidak berKB, dalam waktu enam tahun mereka akan mengalami dilema: membayar uang sekolah atau membeli susu untuk anak ketiga?
Pemberdayaan. Itu kuncinya.
Kita boleh menyita perhatian kita untuk memberantas korupsi di pemerintahan dan untuk memberdayakan aparatur negara. Tetapi jangan lupa memberdayakan rakyat kita.
Mandirikan mereka, jangan menyuapi! Jangan hanya memberi ikan, atau memberi kail begitu saja. Ajak mereka untuk memahami kelebihan dan kekurangan mereka, untuk melihat potensi apa yang dapat mereka jadikan modal untuk kehidupan yang lebih baik. Kadang – kadang memang bantuan uang harus diberikan, tetapi harus digunakan sebagai modal, yang mana diawasi dengan ketat oleh pemberinya. Tuntut tanggung jawab mereka, jadikan mereka pengawas bagi yang lainnya.
Ah, PEMBERDAYAAN!
